Judul: Politik Film di Hindia Belanda Penulis: M. Sarief Arief Penerbit: Komunitas Bambu, 2009 Tebal: 106 halaman Kondisi: Stok lama (bagus) Stok Kosong Buku ini memberikan fakta-fakta menarik bagaimana pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik film dengan cara mempertajam dan mengarahkan gunting sensornya secara serampangan, asal-asalan, tanpa aturan yang mengebiri film pada saat pertumbuhannya. Bahkan seorang anggota Komisi Sensor Film saat itu dapat melakukan penyensoran tanpa harus menunggu keluarnya surat perintah.

Buku: Politik Islam Hindia Belanda. Penulis: Aqib Suminto. Politik islam pemerintahan Hindia Belanda yang dimaksudkan adalah kebijaksanaan pemerintah hindia. Pemikiran Politik Islam Hindia Belanda. Florida Cam License Practice Test on this page. Pentingnya arti politik Islam di Indonesia, termasuk Islam di Jawa, sebagian besar berakar pada kenyataan bahwa di dalam. Perpustakaan Digital Universitas Negeri Malang Koleksi Buku Koleksi Buku 1985 Politik Islam Hindia Belanda: het kantoor voor inlandsche zaken. Jul 05, 2011 (Resensi Buku: Politik Islam Hindia Belanda, H.Aqib Suminto, Penerbit LP3ES, Tahun 1985) Snouck Hurgronje (SH) Arsitek.

Carut marut tersebut terjadi hanya lantaran rasa malu dan takut pemerintah terhadap pencitraan orang Barat yang akan terlihat buruk di mata Pribumi. Penulis bukan saja menyajikan dan menganalisis setiap peraturan dengan kritis, juga memberikan contoh-contohnya. Ia siap dengan kekayaan sumber-sumber sezaman. Diperkuat pula dengan wawancara para pelaku sejarah, termasuk dengan mantan pemain Dardanella, Tan Boen Seng. Sebab itu dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai latarbelakang politik film di Hindia Belanda dan cukup kuat sebagai bahan refleksi politik film masa kini, khususnya dalam hal kelayakan, sensor, pengguntingan, dan lain sebagainya.

Bagi mereka yang sudah membaca buku Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa (Misbach Yusa Biran, Komunitas Bambu 2009), kelengkapan sejarah perfilman di Hindia Belanda bisa dibaca dalam buku Politik Film di Hindia Belanda. Buku setebal 101 halaman yang juga diterbitkan oleh Komunitas Bambu tahun ini merupakan pembukuan karya tulis akhir seorang mahasiswa jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, M. Sarief Arief, pada tahun 1992. Kebangkitan film sendiri tidak terlepas dari maraknya perkumpulan sandiwara sebagai salah satu sumber calon bintang film.

Perusahaan-perusahaan film pada masa awal seringkali memanfaatkan kepopuleran pemain tonil sebagai bintang utama film yang mereka produksi. Selain menceritakan tentang sejarah awal datangnya film, mulai dari gambar idoep sampai bersuara, mulai dari film yang diimport hingga awal produksi film, buku ini juga menjelaskan secara cukup rinci mengenai sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap karya-karya perfilman.

Untuk mengurangi dampak negatif dari film-film asing, pemerintah Hindia Belanda tidak hanya membuat UU Perfilman pada tahun 1916, tetapi juga membentuk Komisi Sensor Film dengan diberlakukannya UU Perfilman tahun 1919. Awalnya di empat kota besar (Batavia, Medan, Semarang dan Surabaya). Dalam perjalanannya, undang-undang perfilman mengalami perubahan lagi pada tahun 1920 dan akhirnya pada tahun 1925 dikeluarkan undang-undang yang memusatkan kerja komisi sensor film di Batavia. Perubahan UU Perfilman dilakukan setelah melihat terjadinya kegelisahan dalam masyarakat dan para pemilik bioskop.